• Sen. Mar 4th, 2024

Rapat Dengar Pendapat Umum Public Hearing Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing warga Kalasan bersama Anggota DPRD Sleman Nurhidayat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman pada Senin, 11 April 2022 bertempat di Pendopo Cipto Sworo, Kledokan, Selomartani, Kalasan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum Public Hearing dengan tema Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan menampilkan Rahman Subadi S.IP, M.Si dari Disnaker Sleman dan Dodik Ariyanto SE, pengamat kebijakan public Sleman serta Moderator Nur Hidayat A.Md Anggota DPRD Sleman dari Kalasan yang bersama warga masyarakat Kalasan mencoba mencermati Perda ini.
Menurut Rahman Subadi “ kemampuan Daerah dalam melaksanakan otonomi sangat tergantung dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di wilayahnya. Di Kabupaten Sleman salah satu sumber PAD adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA dan bagaimana pengaturan retribusi tersebut di Sleman.”


Masuknya investor dan penanam modal asing memicu datang atau
didatangkannya tenaga kerja asing yang dirasa mampu untuk mewujudkan tertibvhukum dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tenaga kerja asing baik dari peraturan ketenagakerjaan Indonesia hingga peraturan keimigrasian Indonesia. Dalam Pasal 42 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempe-
kerjakan Tenaga Kerja Asing (PP No. 97 Th.2012) menyebutkan bahwa pungutan terhadap perpanjangan IMTA yang sebelumnya merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berubah menjadi retribusi daerah dimulai tanggal 1 Januari 2013.
Beberapa faktor yang mempengaruhi pemungutan retribusi izin mempekerjakan tenaga asing yaitu; penegakan hukum, Undang-Undang, Penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
Sementara Dodik menambahkan bahwa “ retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing dan pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing oleh pemberi kerja tenaga kerja asing merupakan pendapatan daerah berupa retribusi daerah”.
Beberapa pencermatan dalam diskusi terkait Raperda ini adalah ;
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

  1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
  2. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  3. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
    Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
    Pasal 1
    (1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang besarnya US$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai pendapatan daerah berupa retribusi Daerah.
    (2) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
    (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan Pemberi Kerja TKA berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan melalui TKA Online.
    Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi melakukan validasi pembayaran melalui TKA online.
    Faktor-faktor yang mempengaruhi pemugutan retribusi izin
    mempekerjakan tenaga asing di Sleman terdiri dari kapasitas dan
    kompetensi SDM penunjang pemungutan retribusi izin di lapangan
    masih rendah,belum adanya pengaturan dan mekanisme mengenai
    penarikan sisa retribusi oleh TKA yang meninggalkan Sleman sebelum
    masa kontraknya berakhir.
    Dengan Perda ini harapannya PAD Sleman bisa bertambah dengan retribusi dari TKA dan terutama penegakan hukumnya bisa dioptimalkan di Sleman.

 120 total views,  3 views today

Tinggalkan Balasan