Masalah kesehatan adalah salah satu tolok ukur penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana disebutkan dalam Indek Pembangunan Manusia bahwa kesehatan menjadi tiga point utama selain pendidikan dan tingkat pendapatan.
Derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika (keturunan), mengutip dari https://www.uny.ac.id/id
Salah satu aspek dari pelayanan kesehatan di Indonesia adalah Program JKN ( Jaminan kesehatan Nasional ) yakni program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi dengan program ini seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dengan lebih baik.
Amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menandaskan bahwa peserta JKN adalah seluruh masyarakat Indonesia. Kepesertaanya JKN sendiri adalah bersifat wajib, tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah.
Mengutip Ghufron Mukti Direktur Utama BPJS Kesehatan ” ketercapaian UHC merupakan salah satu wujud nyata komitmen dan kehadiran pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi penduduknya. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan menjadi kunci sukses yang patut untuk terus ditingkatkan agar UHC ini semakin dirasakan manfaatnya oleh penduduk setempat.”
Jika kita melihat lebih spesifik di Kabupaten Sleman sebagaimana yang disampaikan Bupati Kustini Sri Purnomo bahwa ketercapaian UHC (Universal Health Coverage ) Kabupaten Sleman saat ini telah mencapai kisaran angka 96,20 persen, sebagaimana dilansir dari Infopublik.go.id.
“Dengan ketercapaian UHC ini, harapannya masyarakat Sleman tidak ada lagi yang merasa kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan,” tandas Kustini ketika menyampaikan materi sosialisasi ketercapaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Sleman di Kapanewon Sleman.
Ketercapaian UHC ini menjadi salah satu komitmen Pemkab Sleman dalam memberikan jaminan serta kepastian perlindungan atas hak jaminan kesehatan bagi setiap warga Sleman ujar Kustini. Hal ini juga dalam kerangka mewujudkan Instruksi Presiden No.1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bahwa Kepala Daerah diberi amanat untuk memastikan penduduknya terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) dan langkah strategis yang dilakukan Bupati Sleman adalah dengan mengintegrasikan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) ke dalam program JKN – KIS.
Keberhasilan capaian UHV di Sleman terimplementasi dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat dan terjangkau semua lapisan. Hal ini tidak bisa dikatakan semata peran Pemerintah namun bisa tercapai secara optimal dengan bekerjasama antar para pemangku kepentingan antara lain BPJS, swasta dan masyarakat.
Prestasi ini menjadi kado manis bertepatan dengan Hari Jadi ke-106 Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta dari BPJS Kesehatan. Penghargaan diserahkan oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan DIY, Dwi Martiningsih, kepada Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, usai Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Sleman ke 106, di ruang paripurna DPRD Sleman. Dari 1,88 juta penduduk di Kabupaten Sleman, 1,42 juta di antaranya sudah terlindungi jaminan kesehatan.
Capaian UHC bukanlah untuk prestasi pemerintahan semata namun terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Sleman agar tercapai SEMBADA yang sebenar-benarnya sesuai Visi Kabupaten Sleman yang kedua yakni Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.